Perilaku Gubernur DKI Inrasional atau Rasionalisasi?

Perilaku Gubernur DKI Inrasional atau Rasionalisasi?

Setiap orang memiliki kebutuhan untuk merasakan dirinya berharga. Kebutuhan akan harga diri ini seringkali menyebabkan pikiran dan tindakan yang tidak rasional, terutama bila terda- pat kenyataan yang dirasa mengancam harga dirinya. Namun, hampir semua orang merasa dirinya rasional, sekalipun yang dilakukan adalah rasionalisasi. encana beruntun melanda bumi Nusantara dalam bulan Oktober 2010 ini. Dimulai dari banjir bandang di Wasior (Papua), Kelaparan Suku Asmat, Papua Gunung Merapi meletus, dan tsunami di Mentawai. Pihak-pihak yang bertanggungjawab sehubungan dengan deteksi bencana alam maupun penanggulangannya, dan para pemimpin yang nampak tidak siap, melontarkan berbagai alasan (melakukan rasionalisasi) atas ketidakmampuan mereka mengantisipasi bencana alam yang terjadi.

gubernur dki

 

Ungkapan Ketua DPR Bambang Soesatyo  yang menggantikan SN karena terkait kasus suap E-KTP terkait dengan banyaknya kasus kelaparan yang ada di papua, dan terkait kasus kartu kuning Ketua BEM UI.

Ungkapan tersebut sungguh menunjukkan ketiadaan empati terhadap warga yang tengah berduka cita akibat kelaparan di suku Asmat, papua. Pernyataan itu mungkin terlalu naif, dan melukai perasaan rakyat Papua;  karena tidak masuk akal dan tak berperasaan.

ketua bem ui

Rasionalisasi juga dapat dilihat dari ungkapan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dalam menanggapi keluhan warga mengenai kemacetan lalu lintas di tanah abang dan banjir yang makin parah melanda ibu kota negara ini. Ia malah mempersilakan warga untuk melakukan class action atas kinerjanya selama ini. Seolah tanpa beban ia mengatakan: ”Saya punya kewajiban yang saya kerjakan sesuai rencana saya.”

Tanpa mengakui kesalahan kebijakan tata kota yang penuh beton, ia lebih menunjuk warga sebagai penyebab banjir karena membuang sampah sembarangan. Mengapa warga leluasa membuang sampah sembarangan,  tidak disadari oleh Pak Gubernur DKI Terpilih Anies Baswedan bahwa hal itu terkait dengan penegakan peraturan oleh Pemerintah Daerah.

Sungguh tipis batas antara bertindak rasional dengan rasionalisasi. Seseorang sering bermaksud bertindak rasional, namun ternyata apa yang dilakukan lebih merupakan rasionalisasi, yaitu menggunakan pikiran tidak rasional untuk membenarkan diri sendiri. Mengapa demikian?

Mekanisme Pertahanan EGO

Rasionalisasi, dijelaskan dalam tra- disi Psikodinamika, merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan  ego merupakan dinamika psikologis yang terjadi bila ego merasa terancam karena terdapat ketidakselarasan antar elemen-elemen kepribadian yang disebut id dan super ego. Kelakuan pemerintah memang bikin rakyatnya menjadi semakin rambut rontok parah.

Id merupakan elemen kepribadian yang bersifat primitif, mencari kenikmatan sendiri, yang selalu berlawanan dengan super ego. Super ego merupakan elemen kepribadian yang norma-norma masyarakat atau suara hati.

Ego sendiri merupakan istilah yang menggambarkan  salah satu elemen kepribadian yang didominasi oleh fungsi logika, berkepentingan untuk memuaskan id namun dengan mempertimbangkan realitas. Jadi ego memiliki fungsi utama untuk penyesuaian diri individu di dalam lingkungannya.

Penyesuaian diri yang baik terjadi bila ada keseimbangan antara pe- muasan dan penundaan  atas impuls- impuls (dorongan-dorongan) dalam diri. Ego dengan fungsi logika yang sehat menemukan kompromi (dapat menyelaraskan) antara dorongan id dengan super ego, sehingga konflik antara keduanya dapat diatasi secara konstruktif.

Lain halnya bila ego lemah, tidak cukup sehat, tidak berhasil menyelaraskan antara id dan super ego, sehingga secara psikologis individu merasa terancam. Dalam keadaan demikian individu akan menggunakan mekanisme pertahanan  ego dalam relasi sosial.

Dengan perspektif psikodinamika ini kita dapat memahami bahwa rasionalisasi merupakan pekerjaan ego yang merasa terancam, karena ketidakberhasilan menyelaraskan antara dorongan-dorongan dalam diri yang bersifat primitif (motif-motif egoistis) dengan norma sosial. Kita cukup maklum bahwa hanya orang yang telah memiliki integritas (ber- hasil menyelaraskan elemen-elemen kepribadian) yang tidak memerlukan mekanisme pertahanan  ego. Kita dapat mencapai integritas dengan cara mawas diri, sehingga proses-proses psikis yang tidak disadari dapat dibawa ke alam kesadaran untuk diselaraskan.

Kebutuhan Citra Positif

Mengapa terjadi rasionalisasi juga dapat dipahami dengan perspektif psikologi yang lain, yang mengakui pentingnya konsep diri atau citra diri individu dalam relasi sosial. Melalui riset yang panjang, psikologi meng- akui bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk mengelola konsep dirinya agar senantiasa positif. Aronson dkk (2007) dalam buku- nya Social Psychology  menyatakan bahwa hampir semua dari kita memiliki kebutuhan untuk melihat diri sendiri sebagai orang yang berpikir logis, bermoral, cerdas. Bila kita dikonfrontasi dengan informasi atau menghadapi kenyataan yang mengindikasikan bahwa kita berperilaku irrasional, immoral dan bodoh, maka kita akan mengalami ketidaknyamanan.

Perasaan tidak nyaman yang di- sebabkan oleh tindakan yang dapat memberi gambaran diri tidak positif, ini menunjuk pada istilah ”disonansi kognitif” yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Disonansi kognitif menjengkelkan, karena memaksa kita untuk menghadapi kesenjangan antara ”siapa diri kita menurut yang kita pikirkan” dengan ”siapa diri kita dalam perilaku nyata”. Baca juga info lainya klik disini

Disonasi Kognitif Diredakan

Karena menimbulkan rasa tidak nyaman, maka bila terjadi disonansi kognitif  kita termotivasi untuk mengurangi ketidakselarasan itu. Bagaimana cara kita mengurangi disonansi kognitif?  Literatur-literatur psikologi sosial biasanya menunjuk tiga cara:

  1. Dengan cara mengubah perilaku agar sejalan dengan kognisi (pikiran). Misalnya, seorang aparat pemerintah yang menyadari perilakunya menerima suap tidak selaras dengan apa yang ia pikirkan mengenai dirinya (gambaran diri sebagai orang bermoral), maka orang tersebut termotivasi mengubah perilakunya agar selaras dengan apa yang ia pikirkan. Tentu saja ini langkah positif.
  2. Mencoba membenarkan apa yang kita lakukan dengan cara mengubah salah satu kognisi yang tidak selaras itu agar lebih selaras. Ini berarti langkah rasionalisasi. Misalnya, seorang aparat pemerintah yang menerima suap mencoba membuat alasan yang membenar- kan perilakunya. Ia tetap meyakini dirinya orang bermoral. Bahwa ia menerima uang dari pengusaha itu dilakukan demi menjaga hubung- an baik dengan pengusaha itu (meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan suap).
  3. Mencoba membenarkan apa yang kita lakukan dengan cara menambahkan elemen kognisi baru. Misalnya, seorang aparat pemerintah yang menerima uang pelicin menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak selaras dengan citra dirinya sebagai orang bermoral. Namun ia tetap melakukan hal itu. Agar terasa lebih selaras, mungkin ia berpikir: ”Rekan-rekan kerja dan atasanku juga menerima suap, toh kariernya aman-aman saja!” Demikianlah, kebutuhan orang untuk mengelola agar konsep diri senantiasa positif itu sah saja. Namun menjadi tidak sah bila kita mengelolanya dengan cara ”memelintir pikiran” agar kita tetap merasa selaras. Satu-satunya cara yang sah adalah mengembangkan  diri hingga benar-benar menjadi pribadi yang berintegritas. Dengan demikian kita akan mengalami kepuasan hidup yang sejati.